Nama : Lupita Clarissa A.

NPM  : 24210093

Kelas : 1EB18

PEREKONOMIAN INDONESIA

Perekonomian di Indonesia terbagi menjadi beberapa tahap. Hal itu di sebabkan oleh adanya pergantian pemimpin dan kebijakan ekonomi yang berubah – ubah, maka terdapat perubahan pula yang terjadi pada Perekonomian Indonesia.

Sejarah Perekonomian Indonesia terbagi dalam beberapa tahap perekonomian :

1. Perekonomian orde lama (1950-1966)

2. Perekonomian orde baru (1966-Mei 1998)

3. Perekonomian transisi (Mei 1998-November 1999)

4. Perekonomian reformasi atau pemerintahan Gus Dur (2000-2001)

5. Perekonomian gotong royong atau pemerintahan Megawati (2001-   2004)

6. Perekonomian Indonesia Bersatu I atau pemerintahan SBY – JK (2004 – 2009)

7. Perekonomian Indonesia Bersatu II atau Pemerintahan SBY-Budiono (2009-2014)

Yang akan kita bahas kali ini adalah perekonomian Indonesia bersatu.

PEREKONOMIAN INDONESIA BERSATU I (era SBY- JK)

(2004-2009)

Pada periode ini, pemerintah melaksanakan beberapa program baru yang dimaksudkan untuk membantu ekonomi masyarakat kecil diantaranya Bantuan Langsung Tunai (BLT), PNPM Mandiri dan Jamkesmas. Pada prakteknya, program-program ini berjalan sesuai dengan yang ditargetkan meskipun masih banyak kekurangan disana-sini.

Fokus kabinet Indonesia Bersatu I adalah revitalisasi pertanian, perikanan dan perkebunan. Sedangkan kabinet Indonesia Bersatu II ini ada 3 fokus, yakni Infrastuktur, kemandirian pangan dan kemandirian energi. Jadi para menteri harus fokus pada 3 fokus tersebut.

PEMERINTAHAN INDONESIA BERSATU JILID II (ERA SBY – BOEDIONO) (2009-2014)

Pada periode ini, pemerintah khususnya melalui Bank Indonesia menetapkan empat kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional negara yaitu :

1. BI rate

2. nilai tukar

3. operasi moneter

4. kebijakan makroprudensial untuk pengelolaan likuiditas dan makroprudensial lalu lintas modal.

Dengan kebijakan-kebijakan ekonomi diatas, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang akan berpengaruh pula pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia. 

Kurangnya koordinasi di dalam pemerintahan sebelumnya menyebabkan kinerja didasarkan hanya pada kementerian, tetapi didasarkan pada apa yang menjadi target pemerintahan SBY. Pengurangan pengangguran, kemiskinan, pendidikan dan kesehatan, pencapaian tidak bisa hanya perdepartemen harus ada kordinasi yang baik.

          Pro dan kontra berkembang seputar kapabilitas menteri-menteri dalam kabinet Indonesia Bersatu II ini. Kalangan ekonom terutama ekonom akademisi mempertanyakan kapabilitas seorang Hatta Rajasa di bidang ekonomi dan pengambilan kebijakan. Menurut Avikiani, fungsi kordinasi itu paling penting bukan ilmunya yang ada dimasing-masing menteri tetapi permasalahannya adalah bagaimana mengkordinasikan masing-masing menteri dijajaran ekonomi sesuai dengan rencana jangka pendek, menengah dan panjang. Kedua, bagaimana bisa mengkomunikasikannya dengan DPR dan serta kepala Daerah. Hal tersebut penting karena seringkali kebijakan tersebut tidak terlaksana, sebab kordinasi dengan kepala daerah yang kurang.

          Untuk seratus hari kabinet Indonesia Bersatu II, memang kemajuan yang mungkin bisa dilihat adalah seberapa besar kebijakan kabinet Indonesia Bersatu II saling berkordinasi, sebab untuk kemajuan implementasinya dibutuh waktu 1 tahun. Jadi di tahun pertama akan dilihat apa kemajuan dari kemandirian pangan, misalnya dari Departemen Pertanian sudah memiliki konsep bagaimana meningkatkan produktifitas tanah yang sudah ada. Kedua kemandirian energi bagaimana merubah energi alternatif yang melibatkan lembaga-lembaga lain.